Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati sebesar 250 persen memicu gelombang protes dari warga. deposit kecil menang besar Ketegangan memuncak ketika logistik demonstrasi yang disiapkan warga disita aparat, menambah panas situasi di lapangan. Kenaikan PBB yang Menghebohkan Warga Kenaikan PBB yang mencapai 250 persen ini dinilai sangat memberatkan masyarakat, khususnya para petani dan warga berpenghasilan rendah di Kabupaten Pati. Banyak warga merasa kebijakan ini tidak proporsional dengan kondisi ekonomi mereka saat ini. Sebagian besar dari mereka menggantungkan hidup pada hasil pertanian yang pendapatannya belum tentu stabil setiap musim. Tantangan Demo dari Bupati Pati Bupati Pati menanggapi protes warga dengan tantangan untuk menggelar demonstrasi secara terbuka jika mereka keberatan dengan kebijakan tersebut. Namun, tantangan ini justru menjadi pemicu munculnya aksi massa yang semakin masif. Bupati menyebutkan bahwa kenaikan PBB ini berdasarkan regulasi dan untuk peningkatan pembangunan daerah, tetapi warga menilai proses sosialisasinya kurang transparan. Penangkapan dan Penyitaan Logistik Demonstrasi Pada saat demo berlangsung, aparat kepolisian melakukan penyitaan terhadap sejumlah logistik milik warga yang digunakan untuk demonstrasi, seperti makanan, minuman, dan peralatan lainnya. Tindakan ini dianggap warga sebagai bentuk pembatasan kebebasan berpendapat. Akibatnya, suasana menjadi lebih panas dan beberapa warga sempat bersitegang dengan aparat. Dampak Sosial dan Politik di Kabupaten Pati Ketegangan ini tidak hanya berdampak pada hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, tetapi juga menimbulkan kegelisahan sosial yang cukup besar. Warga menuntut agar pemerintah lebih transparan dalam menentukan kebijakan pajak serta melakukan dialog yang terbuka untuk mencari solusi bersama. Jika masalah ini tidak segera ditangani dengan baik, potensi konflik sosial bisa semakin membesar. Harapan dan Solusi ke Depan Warga berharap agar pemerintah daerah dapat meninjau kembali kebijakan kenaikan PBB yang dianggap memberatkan ini. Selain itu, mereka menginginkan adanya forum komunikasi yang melibatkan semua elemen masyarakat untuk membahas kebijakan publik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dialog konstruktif diharapkan bisa meredakan ketegangan dan membawa solusi terbaik bagi seluruh pihak.